[TRANSPARANSI KEUANGAN HMTK PERIODE 2022]

TRANSPARANSI KEUANGAN HMTK PERIODE 2022

Transparansi dana kas HMTK merupakan salah satu program kerja Bendahara HMTK FT UNS. Transparansi ini bertujuan untuk memberikan keterbukaan antara pengurus dan anggota atas dana kas HMTK, serta menghindari kesalahan komunikasi baik antarpengurus maupun dengan anggota.

Berikut adalah Transparansi Dana Kas HMTK Triwulan 1

Kelengkapan transparansi dapat dilihat dalam drive sebagai berikut:

Link : https://bit.ly/TransTriwulan1

Informasi yang ditampilkan adalah cashflow keuangan kas HMTK FT UNS dan diagram pemasukan dan pengeluaran masing – masing bidang HMTK FT UNS.

Share:

Read More

[PRESS RELEASE] Wisuda Prodi Periode April 2022

 Wisuda Prodi Periode April 2022

Telah dilaksanakan Wisuda Prodi Periode April pada hari Jumat, 22 April 2022, pukul 15.30 s.d. 16.42 WIB secara daring melalui platform Zoom Meeting. Acara ini dihadiri oleh Kepala Program Studi Sarjana Teknik Kimia FT UNS, para wisudawan, dan  mahasiswa Teknik Kimia UNS dari angkatan 2017 – 2021. Acara ini dimoderatori oleh Salsa Farella, mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2021.

Acara Wisuda Prodi dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HMTK. Kemudian penyampaian sambutan yang pertama oleh Arvian Raditya Airlangga selaku Ketua Umum HMTK FT UNS 2022 dan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan wisudawan, Satrio Titan Samudera Koraag, S.T. Sambutan yang terakhir disampaikan oleh  Dr. Adrian Nur, S.T., M.T. selaku Kaprodi S-1 Teknik Kimia.

Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pelepasan wisudawan yang dipandu oleh MC dan kaprodi. Wisudawan Periode April berjumlah tujuh orang, yaitu: 

1. Satrio Titan Samudera Koraag, S.T.

2. Aida Nur Sabrina, S.T.

3. Ajeng Tenri Yola Widiasri, S.T.

4. Ika Nurcahyani, S.T.

5. Marttina Rahman, S.T.

6. Nurma Sunaryati, S.T.

7. Widya Ayu Ningsih, S.T.

Setelah pelepasan wisudawan, acara dilanjutkan dengan persembahan dari HMTK untuk para wisudawan. HMTK mempersembahkan sebuah video yang berisi kilas balik perjuangan para wisudawan. Acara dilanjutkan dengan pemberian kesan dan pesan dari setiap angkatan. Angkatan 2021 diwakilkan oleh Mutiara Risty Nurfitrianingtyas, angkatan 2020 diwakilkan oleh Dhita Ayu Pramesthi, angkatan 2019 diwakilkan oleh Handhianto Mustofa, dan angkatan 2018 diwakilkan oleh Visista Mahisi Adriari. Selanjutnya para wisudawan memberikan kesan dan pesan untuk seluruh adik tingkatnya yaitu dari Widya Ayu Ningsih, S.T. dan Aida Nur Sabrina, S.T. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi dan ditutup dengan pembacaan doa.

Dilaksanakannya Wisuda Prodi Periode April ini bertujuan untuk memberikan sambutan dan apresiasi kepada para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Teknik Kimia UNS.

Share:

Read More

BUTENA EDISI 3 : Kenaikan Harga BBM Pertamax

Kenaikan Harga BBM Pertamax

Bahan bakar minyak merupakan salah satu hasil dari pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam (gas bumi). Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya alam yang berasal dari fosil. Fosil ini terbentuk dari sisa makhluk hidup yang mati jutaan tahun yang lalu di dalam tanah sehingga minyak bumi dan gas alam termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada juga BBM yang diolah dari campuran minyak bumi dan bahan bakar nabati (biofuel). BBM digunakan untuk berbagai keperluan oleh masyarakat, misalnya bahan bakar alat transportasi, pembangkit listrik, atau keperluan rumah tangga. Oleh karena itu, ketersediaan dan harga BBM sangatlah vital terhadap perekonomian sebuah negara.

Harga BBM sendiri bisa berubah-ubah, tergantung pada kebijakan pemerintah dan harga BBM dunia. Baru-baru ini ramai persoalan tentang kenaikan harga salah satu BBM di Indonesia, yakni Pertamax. Harga Pertamax 2022 resmi naik pada Jumat, 1 Maret 2022. Kenaikan harga Pertamax terjadi di seluruh wilayah Indonesia dengan besaran beragam. Dengan adanya kenaikan tersebut, harga Pertamax sekarang berada pada kisaran Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter. Artinya, harga Pertamax naik sebesar Rp3.500 hingga Rp3.600 per liter dari harga sebelumnya yakni Rp9.000 hingga Rp9.400 per liter. Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero), Irto Ginting, menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM Pertamina dilakukan secara selektif. Harga BBM yang naik hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi yang dikonsumsi masyarakat sebesar 17%. Sedangkan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebesar 83%, tidak mengalami perubahan harga. Harga Pertalite ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter dan Solar subsidi harganya tetap Rp5.150 per liter. Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat. Harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya.

Perubahan harga Pertamax dari Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Harga Pertamax dari Rp9.200 per liter menjadi Rp12.750 per liter berlaku di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan perubahan harga Pertamax dari Rp9.400 per liter menjadi Rp13.000 per liter berlaku di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kodya Batam (FTZ).

Diyakini bahwa konflik Ukraina dan Rusia menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga. Pasokan minyak mentah dari Rusia dan Kazakstan terganggu akibat kerusakan pipa Caspian Pipeline Consortium. Tingginya harga minyak dunia juga berdampak pada tingginya harga minyak mentah Indonesia (ICP). Sejak akhir tahun 2021, ICP memang merangkak naik dan makin meningkat sejak akhir Februari saat konflik Ukraina dan Rusia.

Pertamina menjelaskan, krisis geopolitik yang terus berkembang sampai saat ini mengakibatkan harga minyak dunia melambung tinggi di atas 100 dolar AS per barel. Hal ini pun mendorong harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) per 24 Maret 2022 tercatat 114,55 dolar AS per barel atau melonjak hingga lebih dari 56% dari periode Desember 2021 yang sebesar 73,36 dolar AS per barel. Menyikapi kondisi ini, Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga harus tetap menjaga komitmen dalam penyediaan dan penyaluran BBM kepada seluruh masyarakat hingga ke pelosok negeri. Untuk menekan beban keuangan Pertamina, selain dengan melakukan efisiensi ketat di seluruh lini operasi, penyesuaian harga BBM juga tidak bisa terelakkan. Penyesuaian harga ini, lanjut Irto, masih jauh di bawah nilai keekonomiannya. Dengan harga baru Pertamax, Pertamina berharap masyarakat tetap memilih BBM nonsubsidi yang lebih berkualitas.

Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax harus dinaikkan untuk menjamin kesehatan keuangan perusahaan. Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin 28 Maret 2022. Nicke mengatakan Pertamax bukan bahan bakar yang dijual secara komersial dan hanya diperuntukan bagi mereka yang mampu sehingga porsinya hanya 20% dari penjualan BBM. Nicke mengatakan jenis BBM nonsubsidi yang mengikuti harga pasar terdiri dari Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Adapun pangsa pasar tiga BBM tersebut sangat kecil. Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan BBM jenis Pertamax sudah selayaknya dinaikkan sejak tahun 2021 lalu. Ia menjelaskan idealnya harga Pertamax saat ini dijual di harga Rp12.000 per liter. Ia juga yakin kenaikan harga Pertamax tak akan berdampak banyak kepada inflasi. Selain itu, ia mengatakan bahwa penyesuaian harga yang lakukan oleh Pertamina akan tetap menghitung daya beli masyarakat.

Beberapa tanggapan dari masyarakat  ada yang pro dan ada pula yang kontra mengenai hal tersebut. Tri Handayani, seorang aparatur sipil negara (ASN) asal Kota Sate, mengaku setuju dengan kebijakan yang diambil pemerintah mengenai kenaikan harga Pertamax tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi semua lapisan masyarakat. Bagi masyarakat lapisan menengah ke bawah yang pekerjaannya sering menggunakan BBM, perlu diprioritaskan untuk tetap mendapat subsidi. Dia juga mengeluhkan mengenai salah satu SPBU yang menjual Pertalite ke seseorang dengan banyak jeriken yang diangkut dengan pick-up. Menurutnya, hal tersebut tidak fair karena mengakibatkan beberapa pengguna motor atau mobil yang datang ke SPBU tidak kebagian. Dia berharap pemerintah membatasi pembelian Pertalite bagi para pedagang. 

Paska harga Pertamax naik, muncul juga berbagai tanggapan warga di Purbalingga. Cyntia (45 tahun) mengaku sangat keberatan dengan kenaikan harga Pertamax yang biasa dipakai untuk bekerja dan perjalanan jauh. Dani, seorang driver ojek online, mengaku sedih dengan kenaikan harga BBM jenis RON 92 itu karena Pertamax perlu digunakan agar mesin kendaraan roda duanya lebih mulus. Dani juga semakin mengeluhkan hal itu lantaran saat ini kondisi barang kebutuhan secara umum kian meningkat harganya. Dia berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat dan mendengarkan keluhan-keluhan yang ada. Pandangan yang senada diungkapkan oleh Rizal (40 tahun). Dia mengaku pemerintah tidak memikirkan kesulitan hidup masyarakat, terutama rakyat kecil dengan pendapatan yang terbilang minim. Kenaikan harga Pertamax menurutnya bakal menimbulkan efek domino yang nantinya bahan-bahan kebutuhan pastinya bakal mengalami kenaikan pula lantaran ongkos atau biaya transportasinya mahal, imbas kenaikan harga Pertamax.

Referensi :

https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/62426e68e8085/nicke-jelaskan-harga-pertamax-harus-naik-untuk-jaga-keuangan-pertamina#:~:text=Sementara%20itu%2C%20Direktur%20Eksekutif%20Energy%20Watch%2C%20Mamit%20Setiawan,ini%20dijual%20di%20harga%20Rp%2012.000%20per%20liter. 

https://money.kompas.com/read/2022/04/01/071747926/cek-daftar-harga-pertamax-yang-resmi-naik-mulai-hari-ini?page=all#page2

https://mypertamina.id/fuels-harga

https://www.republika.co.id/berita/r9luu5382/keberatan-harga-pertamax-naik-warga-pemerintah-kayak-nggak-perhatikan-rakyat 

https://jateng.tribunnews.com/2022/04/01/tanggapan-warga-purbalingga-soal-naiknya-harga-pertamax-migor-mahal-pertamax-mahal?page=all 

https://radarkudus.jawapos.com/ekonomi/02/04/2022/pro-kontra-warga-blora-sikapi-kenaikan-harga-pertamax/ 

Share:

Read More

[PRESS RELEASE] Pelatihan Administrasi HMTK FT UNS 2022

PELATIHAN ADMINISTRASI

 

 

Pelatihan administrasi HMTK FT UNS 2022 dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 April 2022. Acara ini dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.22 WIB dengan dihadiri oleh 66 peserta yang terdiri dari  4 sekretaris, 2 bendahara, dan sisanya pengurus HMTK 2022 dari berbagai bidang. MC (Master of Ceremony) pada acara kali ini adalah Putri Fadilla Nisa.

 

  Rangkaian acara Pelatihan Administrasi HMTK FT UNS tahun ini diawali dengan pembukaan oleh MC lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi bendahara oleh bendahara HMTK 2022 yaitu Rahma Fitri Naryani selaku bendahara umum dan Salsa Farella selaku bendahara 1. Materi yang disampaikan mengenai RAB (Rancangan Anggaran Biaya), realisasi dana, panduan pembuatan kuitansi, honorarium, dan masih banyak lagi. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sekretaris oleh sekretaris HMTK 2022 yaitu Dhita Ayu Pramesthi selaku sekretaris umum, Priyanka Khansa Insyira selaku sekretaris 1, Putri Fadilla Nisa selaku sekretaris 2, dan Anisa Resa Junita selaku sekretaris 3. Materi ini membahas tentang komponen proposal, LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), dan hal yang berkaitan dengan surat-menyurat untuk keperluan program kerja. Selanjutnya, acara disusul dengan sesi QnA (Question and Answer), kuis, dan penutupan oleh MC.

 

Pelatihan administrasi ini diadakan untuk para anggota HMTK 2022 dengan tujuan mendistribusikan informasi dan pemahaman pengurus HMTK selain sekretaris dan bendahara serta BSO (Badan Semi Otonom) mengenai administrasi organisasi di HMTK. Administrasi merupakan hal yang sangat penting terutama bagi anggota yang dipilih menjadi sekretaris dan bendahara pada program kerja HMTK nantinya.

Share:

Read More

ARGENTA EDISI 1 : Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia

Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia

ARGENTA (Argumen Teknik Kimia) edisi pertama mengambil tema ‘Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia’ yang dilakukan melalui wawancara kepada Mahasiswa Teknik Kimia UNS angkatan 2018 hingga 2021. Angkatan 2018 diwakili oleh Salsabila Ainun Nisa, 2019 oleh Dimas Rian Saputra, 2020 oleh Muhammad Darul Isnain, dan 2021 oleh Hananda Christy. Dalam ARGENTA kali ini, para responden menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dengan pendapat yang beragam dan menarik untuk disimak. Berikut ulasan mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan.

Membahas mengenai penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia, tentu setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Menurut Dimas, hal tersebut terjadi karena naiknya harga CPO (Crude Palm Oil), dimana harga pasar dunia meningkat dari 1100 menjadi 1340 USD, keuntungan ini menarik keinginan produsen untuk mengekspor daripada menjual ke dalam negeri. Selain itu, ada juga faktor program B30 dimana mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% solar. Hal ini menyebabkan CPO yang seharusnya untuk minyak goreng, justru dialihkan untuk produksi biodiesel. Pendapat tersebut juga disetujui oleh Hananda dan Ainun. Hananda menambahkan, kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai juga menjadi salah satu penyebab yang sangat berpengaruh karena ada beberapa negara yang sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19 serta konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati mulai beralih ke CPO sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Sementara menurut Darul, ​penyebab kelangkaan minyak goreng karena ketidakmerataan distribusi minyak goreng dari pusat sehingga menyebabkan penyebaran minyak goreng tidak merata dan terjadi kelangkaan. Ainun kembali menambahkan alasannya karena terjadi permainan harga minyak goreng di pasaran sehingga proses distribusi penjualan minyak goreng tidak maksimal.

Saat ditanya mengenai alasan kelangkaan minyak goreng di Indonesia tidak merata, Ainun, Dimas, dan Hananda berpendapat hal itu terjadi karena adanya oknum yang memanfaatkan momen seperti ini dalam hal pendistribusian (mempermainkan harga) minyak goreng. Dugaannya, mereka melakukan penimbunan minyak goreng dalam jumlah besar. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dalam pendistribusian yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, ada juga panic buying yang menyebabkan semakin melangkanya minyak goreng pada wilayah tertentu di Indonesia. Alasan lainnya karena para pedagang telanjur membeli dari pemasok dengan harga yang tinggi tetapi setelah muncul HET (Harga Eceren Terendah) yang lebih murah tentu membuat penjualan dinilai menjadi mahal ketimbang nilai HET sehingga walaupun ketersediaannya masih mencukupi tetapi dipasaran tersedia dalam harga yang mahal. Darul juga setuju dengan pendapat tersebut. Ia menambahkan penggunaan CPO atau minyak kelapa sawit mentah dalam biodiesel ditingkatkan sementara pemanfaatan industri pangan justru menurun sejak tahun 2019-2021 sehingga produksi minyak goreng kelapa sawit menjadi turun. 

Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan beberapa solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan seperti menaikkan pajak ekspor minyak goreng, relaksasi Kebijakan Biodisel 30 persen (B30), dan melakukan operasi pasar. Menurut Hananda, keberhasilan dari beberapa solusi tersebut sebesar 80% karena sudah sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia. Darul turut berpendapat keberhasilan yang terjadi sebesar 70% karena upaya-upaya tersebut cukup efektif dilakukan secepatnya untuk mengembalikan ketidaklangkaan minyak goreng kelapa sawit, mengingat minyak goreng menjadi salah satu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat setiap harinya. Sementara kekurangannya tergantung bagaimana keberlangsungan kebijakan tersebut serta halangan yang tidak terduga. Untuk solusi menaikkan pajak ekspor minyak goreng, menurutnya akan lebih baik jika mengurangi ekspor CPO maupun minyak goreng sehingga dapat dimanfaatkan untuk menangani masalah kelangkaan minyak goreng kelapa sawit dalam negeri. Ainun memberikan persentase yang berbeda. Ia berpendapat persentase keberhasilannya 50%:50%. “Saya mendukung kebijkan dari pemerintah. Namun, menurut saya pribadi, alasan mengapa masih ada kemungkinan ketidakberhasilan karena panjangnya alur pendistribusian maupun regulasi perdagangan minyak goreng. Keberhasilan strategi ini tergantung pada implementasi di lapangan, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Pemerintah juga seharusnya melakukan pengawasan yang ketat, contohnya pemberian subsidi atas minyak goreng curah harus tepat sasaran dan kegiatan pengawasan terhadap kebijakan terhadap perindustrian akan ekspor minyak goreng”, tambahnya. Sementara Dimas merinci persentase tiap solusi yang diberikan. Untuk solusi pertama ia memberikan persentase 50 karena dengan menaikkan harga pajak ekspor, tentunya akan mengurangi pasokan ekspor minyak ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan pasokan ke dalam negeri dan solusi kedua dengan persentase 40 karena biodiesel juga penting untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil yang kurang ramah lingkungan. Berbeda dengan 2 solusi sebelumnya, ia memberikan persentase 90 di solusi ketiga ini. Ia menganggap operasi pasar tidak memiliki sisi negatif karena operasi ini dilakukan untuk memberantas oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam pendistribusian minyak goreng. Jika ini dilakukan, maka walaupun harga minyak goreng masih tinggi, kelangkaan tetap dapat diminimalisir.

Hal terakhir yang ditanyakan dalam wawancara kali ini mengenai solusi yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak di Indonesia. “Persoalan distribusi pangan dan harga pangan yang sekarang ramai dibahas tentunya menjadi tanggung jawab bersama yakni antara pemerintah maupun produsen. Segala regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut semestinya dibahas bersama dan tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar. Selain itu juga melakukan audit laporan perusahaan serta pengawasan harus dipertegas, terutama kepada kegiatan distribusi soal ekspor CPO hingga distribusi minyak goreng di dalam negeri”, ungkap Ainun. Sementara itu, Darul berpendapat “karena menurut saya faktor terbesar kelangkaan adalah berlangsungnya program biodiesel 30% (B30), maka solusi yang tepat menurut saya dengan mengembalikan program tersebut semula, sehingga dapat lebih fokus dalam produksi pangan (minyak goreng) dan dapat menaikkan jumlah produksi untuk minyak goreng kelapa sawit. Hal itu pun menyebabkan tidak perlunya menekan HET untuk menekan harga minyak goreng kelapa sawit karena dengan meningkatnya produksi minyak goreng kelapa sawit, maka kuantitas yang tersebar akan meningkat dan kelangkaan akan berkurang, menyebabkan harga akan kembali cenderung stabil Kembali. Solusi lain adalah dengan mengecek kembali bagaimana distribusi minyak goreng kelapa sawit di Indonesia dari produsen hingga ke tangan konsumen, apakah berlangsung dengan baik atau tidak? serta mengurangi jumlah ekspor CPO dan lebih fokus untuk menangani kelangkaan yang ada di dalam negara terlebih dahulu”. Dimas dan Hananda setuju dengan solusi yang diberikan oleh pemerintah. Mereka menambahkan solusi lain untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian minyak goreng pada setiap daerah di Indonesia dan perlu komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Operasi pasar harus digerakkan secara masif agar oknum tidak bertanggung jawab dapat segera diberantas. Sementara itu, penggunaan CPO untuk biodiesel dapat dikurangi dengan memanfaatkan biomassa lain yang telah dilakukan penelitian dari berbagai pihak mengenai potensi pemanfaatannya dalam pembuatan biodiesel.

 

Share:

Read More